Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara, mengatakan bahwa Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang tentang transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (TPMSE) atau e-Commerce sudah siap. Ia juga menargetkan bahwa RPP tersebut bulan depan sudah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo agar segera bisa diterapkan.

Dalam RPP tersebut salah satunya mengenai pendaftaran sistem elektronik (PSE) di Kemenkominfo yang tidak perlu izin, sedangkan untuk konteks perdagangan offline harus ada izin perdagangan. Perbedaan tersebut akan disederhanakan dalam permendag sehingga nantinya tidak perlu diregistrasi ke Kemenkominfo. Proses pendaftaran cukup dilakukan di satu pintu, yakni layanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission (OSS).

Hal lainnya dalam Undang-undang ini adalah penyelenggara e-commerce wajib memiliki sertifikat keamanan transaksi elektronik. Hal ini dilakukan untuk memastikan keamanan transaksi lewat internet yang dilakukan.

RPP yang disiapkan Kemenkominfo ini, kemudian akan menjadi Permendag. Rudiantara menargetkan, peraturan ini segera dikaji setelah PP e-Commerce ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo dan diterbitkan sampai akhir tahun. Sementara Peraturan terkait Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (OTT) akan dihentikan untuk sementara agar tidak ada regulasi yang tumpang tindih.

Makin berkembangnya e-commerce membuat pemerintah merasa perlu untuk membuat aturan khusus yang mengatur bisnis ini. Selama ini, kegiatan e-commerce hanya diatur dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

 

TRENDINGBISNIS
Media Informasi dan Inspirasi Bisnis Online Indonesia
 


Band Indie Indonesia, Dialog Pagi meluncurkan single lagu Menyusuri Waktu

Novel Al Kahfi Land - Mencarimu Mengejar Waktu